Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau kurang bergairah pada awal perdagangan sesi I Senin (25/3/2024), di tengah minimnya sentimen pasar global pada hari ini.
Pada pembukaan perdagangan sesi I hari ini, IHSG dibuka turun tipis 0,08% ke posisi 7.344,22. Selang sepuluh menit, koreksi IHSG cenderung membesar sedikit yakni menjadi 0,15% ke 7.339,49.
Nilai transaksi IHSG pada awal perdagangan sesi I hari ini mencapai sekitar Rp 589,7 miliar dengan melibatkan 906 juta lembar saham dan ditransaksikan sebanyak 78.775 kali.
IHSG cenderung melemah di tengah minimnya sentimen pasar global pada pekan ini, sehingga investor akan cenderung memantau sentimen dari dalam negeri, terutama proses gugatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Adapun batas waktu pengajuan gugatan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sejatinya telah berakhir pada Sabtu (23/3/2024) kemarin.
Namun, Prosedur penangan PHPU masih akan berlanjut pekan ini yang akan berlangsung pada 25-28 Maret 2024. Pekan ini, terdapat tiga tahapan penting yang akan dilakukan yaitu proses administrasi gugatan, penetapan pihak terkait, dan keterangan jawaban dari pihak terkait.
Dua pasangan calon presiden (paslon) sudah resmi menggugat hasil pemilu 2024 ke MK yakni paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Terdapat dua daftar perkara terkait presiden dan wakil presiden, 206 perkara DPR/DPRD, dan 8 perkara DPD.
Tim capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, telah mendaftarkan permohonan pada Kamis (21/3/2024) dengan nomor: 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Mereka meminta pemungutan suara ulang (PSU) tanpa keterlibatan Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, tim nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mendaftarkan permohonan pada Sabtu (23/3/2024) dengan nomor: 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Mereka meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa partai politik juga turut mengajukan gugatan. PPP, Partai Demokrat, PSI, dan PDIP, bersama dengan Partai Garuda, Perindo, dan Hanura, mengajukan permohonan PHPU ke MK menjelang batas waktu pendaftaran. PPP mengajukan gugatan terkait pelanggaran di 18 provinsi, sedangkan Partai Demokrat mengajukan gugatan terkait pelanggaran di 11 provinsi.
Gugatan juga diajukan oleh caleg-caleg, seperti Ham Kora dari Partai Golkar dan koordinator kuasa hukum PKS, Ahmar Ihsan Rangkuti, untuk sejumlah provinsi.
SUMBER : CNBC Indonesia
